Rejang Lebong, (Naskah Rakyat) – Banyaknya oknum kontraktor di Kabupaten Rejang Lebong saat mengerjakan proyek tidak memasang papan informasi, membuat masyarakat bertanya-tanya.
Saat ini sedang berjalan sebuah proyek konstruksi yang diduga tidak memasang legalitas proyek. Pekerjaan tersebut berupa pengerasan jalan yang terletak di Desa Tanjung Sanai 1 menuju Desa Tanjung Sanai 2, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT).
Mengacu pada Peraturan Mentri PUPR No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan, yang menyatakan bahwa setiap proyek konstruksi harus memiliki papan informasi yang berisi rincian proyek seperti nama proyek, kontraktor, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan.
“Papan informasi ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, serta untuk memberi tahu masyarakat tentang kegiatan yang sedang berlangsung,” ujar Awit warga Tanjung Sanai saat ditemui dilokasi pekerjaan, Jumat, (25/10/2024).
Saat ini, dirinya mempertanyakan tentang legalitas proyek yang dikerjakan di Desanya. Bahkan ia menduga proyek yang sedang berlangsung akan menjadi ajang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan.
Selain itu, Awit, meminta agar KPK, BPK dan APH, segera turun kelokasi untuk melihat dan mengawasi pekerjaan tersebut
“Silakan APH, KPK dan BPK untuk turun ke Desa kami, karena anggaran yang digunakan ini berasal dari APBD Kabupaten Rejang Lebong, jangan sampai proyek ini menjadi tempat untuk memperkaya diri,” tegasnya.
Salah satu pekerja proyek tersebut, saat dihampiri dilokasi mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui secara utuh tentang proyek tersebut. Bahkan anehnya ia juga tidak mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan CV yang mengerjakan.
“Untuk ukuran pajang dan lebar jalan ini kami tidak mengetahui secara jelas. Kalau tidak salah ukurannya sekitar 700 meter, dan untuk jumlah anggaran yang di gunakan serta CV pelaksananya kami tidak tauh,” katanya. (Dom)