Lubuk Linggau, (Naskah Rakyat) – Berbicara madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat.
Madani juga berhubungan dengan hak-hak sipil, yang berhubungan dengan civil society. Civil society diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju.
Menurut Ahmad Januardoe, Madani bukan sebatas masyarakat yang beradab, akan tetapi berbicara perihal sistem sosial, stabilitas masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Segmentasi pendidikan, APM menurun dan angka melek huruf berkurang. Ini menandakan resultante partisipasi dan kualitas pendidikan berkurang.
Segmentasi ekonomi, kemiskinan dari tahun 2017-2022 secara data BPS kemiskinan hanya turun 0,01 point, disampaikannya 5 tahun kebelakang pemerintah khususnya walikota diduga tidak mampu menangani permasalahan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau sesuai kurva yg dijelaskan data BPS Kota Lubuk Linggau.
Selain itu kader HMI Cabang Lubuk Linggau ini juga menjelaskan bahwa pada segmentasi kesehatan, stunting. Penurunan stunting hanya 11,1% padahal indonesia menargetkan bebas stunting ditekan hingga 14%. Artinya tidak mencapai target, jika dikorelasikan dengan kemiskinan bagaimana stunting ingin menjauh dari Kota Lubuk Linggau sedangkan sejahtera hanya kalimat semata.
Sesuai dengan informasi laman web : https://lubuklinggaukota.go.id/public/detilberita/3234/Wawako%20Buka%20Kegiatan%20Rembuk%20Stunting%20Tingkat%20Kota%20Lubuklinggau
Pemuda yang sering di sapa Edo ini juga menyampaikan pada segmentasi kebijakan, menurutnya kepala daerah menitik fokuskan pada eksistensi daerah seperti ayo ngelong (main) ke Lubuk Linggau, dan carnaval SCTV. Fenomena hari ini, walikota sebagai pimpinan tertinggi untuk lembaga eksekutif malah arogansi kepemimpinan dan mengatasnamakan calon legislatif RI 2024.
“Kami menghargai keinginan walikota Lubuk Linggau, akan tetapi jangan melupakan esensi jabatan sebagai kepala daerah. Ini adalah hal utama yang harus diselesaikan,” katanya.
APBD Kota Lubuk Linggau yang -+ 1T anggaran yang lumayan besar jika dikorehensi dengan menyelesaikan permasalahan yang urgent ini tidak sesuai dengan dampaknya.
“Anggarannya terpenuhi secara Yuris Frudensi, akan tetapi cacat secara filosofi dan sosial kemasyarakatan,” ucap alumni UNIVBI ini.
Resultante keberhasilan walikota Lubuk Linggau hari ini patut dipertanyakan? Secara segmentasi apa? Pembangunan?. Pembangunan adalah hal yg lumrah diseluruh daerah maupun pelosok negri.
Artinya kepala daerah dari tahun 2017-2022 hanya mampu menyelesaikan permasalahan dalam persentase kecil.
Impact yang di dapati oleh masyarakat hari ini sedikit, padahal masalah yang urgent ini menyangkut hak-hak civil. Bagaimana ingin ke Senayan? Lubuklinggau masih banyak permasalahan!!!, tanyanya.
Lubuklinggau kota Madani jauh panggang dari api. Ini adalah bentuk utopia yang sesungguhnya, dan bahkan ketika suatu lembaga mengatakan kita ini masuk kategori kota madani, itu artinya mengalami kecelakaan berfikir.
“Kami menyakini pemimpin yang baik adalah yang mampu membawa kapal ini ke pulau impian bukan karam ditengah lautan,” tegasnya. (Padri)
Penulis : Ahmad Januardoe